Terbongkar! Tawari Kunci Jawaban USBN Rp 25 Ribu per Pelajaran

Baca Juga

Foto : Google Search

SILOLANGI News, JAKARTA - Koordinator Tim tujuh Bidang Pendidikan Ombudsman RI, Rully Amirulloh menyatakan ada oknum guru sekolah di daerah Jakarta Timur yang menawarkan kunci jawaban kepada siswanya yang mengikuti Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Siswa diharuskan membayar Rp 25 ribu untuk satu pelajaran kepada guru tersebut.


"Jadi Rp 25 ribu itu per mata pelajaran. Guru yang nawarin dari guru sekolah itu sendiri, bukan guru dari sekolah luar," kata dia dalam konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).

Rully menjelaskan, setelah memperoleh soal USBN, guru di sekolah tersebut membuat kunci jawaban lalu diberikan kepada siswanya. Soal USBN itu sendiri, kata Rully, diterima pihak sekolah pada empat hari sebelum pelaksanaan USBN.

Soal tersebut diterima dalam bentuk kepingan Compact Disk (CD) yang bisa dibuka langsung tanpa ada kata kunci (password). CD berisi soal ini pun tampak polos dan tidak ada logo yang menandakan keresmian milik negara.

"Pelaksanaan USBN (SMA) kan tanggal 20 Maret 2017. Di tanggal 16, ada beberapa sekolah maupun guru mengatakan kami sudah terima pada H-4 dalam bentuk kepingan CD. Terus kita coba paksa buka, isinya (soalnya) dalam format PDF, tanpa password," kata dia.

Rully mengatakan, kepingan CD soal tanpa kata kunci ini membuat sekolah dapat menggandakan soal USBN di fasilitas umum seperti tempat photo copy. Menurut dia, tidak adanya kata kunci dalam kepingan CD itu juga menimbulkan potensi terjadinya kebocoran.

Temuan tersebut diketahui berdasarkan pemantauan Ombudsman RI terhadap USBN. Pemantauan dilakukan di tiga provinsi, DKI Jakarta, Banten di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, dan Jawa Barat di Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Selain itu, di Cibinong, ketika timya memantau sekolah madrasah aliyah, mereka menemukan hal yang sama. Bahkan, ketika tim dari Ombudsman hendak pulang, malah disodorkan amplop. "Jelas kita enggak bisa seperti ini," kata dia.

Dalam kondisi demikian, Rully menilai pelaksanaan USBN di luar Jabodetabek bisa lebih memprihatinkan ketimbang di daerah-daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan itu. "Jadi yang dekat sama pusat saja seperti itu, lalu bagaimana di daerah. Jadi butuh pengawasan setidaknya soal-soal itu diperhatikan," ujar dia.

Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto menyatakan, penyelenggaran USBN untuk pertama kalinya ini memang diperlukan adanya perbaikan, terutama pada sistem. Perbaikan sistem lebih diperlukan ketimbang pemberian sanksi. Sebab, menurut dia, ada pula pihak-pihak yang tidak mengerti terkait proses penyelenggaraan USBN ini.

"Jangan juga diberikan sanksi yang habis-habisan. Karena ada yang tidak mengerti juga. Ini kan kasualistik. Yang penting, tepat dalam memberikan sanksi, dan hukumlah yang memang salah," kata dia. Dilansir dari republika.co.id

(GEDE . SL)