Seruan Aksi Mahasiswa Menolak Pungli di Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, menyampaikan aspirasi mereka di depan Dekanat Fakultas Hukum (Rabu 24 Mei 2017). (Silolanginews.com/Adi Pranata)

SILOLANGI News, Palu - Rabu 24 April 2017, puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako menyuarakan aspirasi mereka dengan melaksanakan aksi demonstrasi di depan Dekanat Fakultas Hukum. Seruan aksi tersebut menuntut agar pihak rektorat Universitas Tadulako mengusut tuntas kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pihak birokrasi fakultas hukum, serta meminta pihak birokrasi agar mentransparasikan dana atau uang paving yang dibayar selama 2 tahun terakhir.

Uang paving merupakan dana yang harus wajib dibayar oleh mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Tadulako selama 2 tahun terakhir ini, yakni mahasiswa baru periode 2015 dan periode 2016. Dengan adanya pembayaran ini mahasiswa lantas merasa resah dan menganggap sebagai pungutan liar, pasalnya dana atau uang paving yang mereka bayar tidak jelas pengalokasiannya.

Menurut keterangan kordinator lapangan aksi tersebut, demonstrasi ini ditujukan mahasiswa kepada pimpinan dekan Fakultas Hukum yang baru, karena Pimpinan Dekan Fakultas Hukum sebelumnya mengancam apabila ada mahasiswa yang melakukan demonstrasi maka akan di blacklist oleh pihak pengajaran.

“Aksi ini baru-baru kembali kita lakukan karena pimpinan dekan kami sebelumnya mengancam akan mem-blacklist mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Maka dari itu kita turun ke depan pengajaran untuk meminta kepada pimpinan dekan yang baru, agar mentransparasikan dana yang diminta oleh pimpinan dekan sebelumnya. intinya kita ingin mengetahui dana yang kita bayar tersebut.” Ungkap Prayogo Alwiyunus, selaku Kordinator lapangan aksi.

Prayogo selaku korlap aksi juga menyatakan keresahan dari teman-teman mahasiswa karena dari tahun 2015 sampai 2016 dana yang dibayar bukannya berkurang tapi malah bertambah.

“Mahasiswa baru tahun ajaran 2015, itu pungutannya sebesar Rp. 250.000/ orang, selanjutnya pada tahun 2016 bukannya berkurang tapi malah bertambah menjadi Rp. 300.000/ orang” Ungkapnya

Selain menuntut transparasi anggaran dana paving, mahasiswa yang melaksanakan aksi juga menuntut hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak fakultas kepada mahasiswa baru angkatan 2016. Karena dari tes urine tersebut belum mereka ketahui hasilnya sampai sekarang ini, terlebih untuk melakukan tes urine mereka harus membayar lagi sebesar Rp 150.000.

“Tes urine ini yang kembali menjadi pertanyaan, mengapa universitas telah melakukan tes urine kemudian pihak Fakultas kembali melakukan tes urine kepada mahasiswa, ini merupakan hal yang tidak perlu sebenarnya. Terlebih mahasiswa angkatan 2016 harus membayar 150.000 untuk melakukan tes urine. Maka hal inilah yang kita tuntut hasilnya sampai sekarang kepada pimpinan kami” Tegas Prayogo.

(ADI. SL)