Pengadaan Fasilitas di Untad Melambat, Mahasiswa Gelar Aksi Damai

Foto /Try Ruby : Mahasiswa berkumpul di depan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sulawesi Tengah, Kamis (8/7/2021)

SilolangiNews - Palu, Sejumlah mahasiswa Universitas Tadulako Palu berkumpul didepan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sulawesi Tengah untuk menggelar aksi, Kamis (8/7/2021).

Aksi ini sebagai bentuk pernyataan sikap terkait Ketua Badan Pengawas Layanan Umum (BLU) Untad Irfa Ampri diduga melakukan intervensi soal teknis operasional pelayanan kampus.

Massa aksi yang didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Pertanian ( FAPERTA) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP) merasa sangat di rugikan atas dugaan sikap ketua Dewas BLU Untad, menyebabkan kegiatan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana di Untad melambat bahkan lumpuh total.

Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan mahasiswa terkait kurangnya penyediaan fasilitas dan tetap di bebankan UKT yang makin tinggi di Untad sebagai Kampus terbaik nomor 1 di Kota Palu.

Salah satu pihak masa aksi Andi Muta’ali yang juga ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kreasi dan Rekreasi (Hima PJKR) mengungkapkan selama ia menjadi mahasiswa sejak tahun 2018 belum pernah merasakan Sarana dan Prasarana di dalam Kampus terlebih Program Studi tersebut lebih mengedepankan praktek lapangan dibanding teori. “Kami ini dari Program Studi PJKR lebih banyak praktek di lapangan di banding dalam kelas, setiap kali praktek kami terkadang harus pergi ke tempat di luar kampus. Saya selama jadi mahasiswa belum pernah merasakan sarana seperti itu di Untad”, tegasnya saat di wawancarai Tim Liputan Silolangi di lokasi aksi.

Ketua Program Studi PJKR FKIP Untad Dr. Didit Purwanto M.hd juga menanggapi permintaan mahasiswanya terkait kebutuhan mata kuliah praktek seperti penyediaan lapangan telah mengusulkan anggaran. “Kami sudah mengusulkan sampai berbulan-bulan. Dari pihak Fakultas sudah di ACC kemudian pihak Rektorat pun demikian, tetapi mentok di Dewan Pengawas dan beranggapan anggaran terlalu besar ” , jelasnya.

Foto : Moh. Ramzi/ Mahasiswa menuntut klasifikasi Dewas.

Sehingga mahasiswa melayangkan tuntutan meliputi :

Dewan Pengawas jangan mencampuri urusan teknis operasional Untad karena itu kewenangan Rektor
Segera Menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan teknis operasional layanan ke pihak Untad
Dewas cukup memberikan arahan dan eksekusinya ada pada Rektor
Meminta penjelasan perihal permintaan dana operasinal

Rp. 1 M

Meminta Kepada Saudara Irfa Ampri Mundur dari jabatan Ketua Dewas BLU Untad

Menimpali aksi tersebut, akhirnya Ketua Dewas BLU Universitas Tadulako Irfa Ampri bersedia dengan terbuka memberi klarifikasi langsung di depan massa aksi. Ia mengatakan bahwa peran Dewas diatur dalam PMK219 sudah sesuai dengan yang dilakukannya dan tidak ada indikasi menghambat dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam kampus. “Dewas sudah bertugas sesuai dengan PMK219, bisa mendapat informasi BLU secara lengkap, tepat waktu dan terukur, ” jelasnya.

Foto: Try Ruby/ Irfa Ampri memberi klasifikasi langsung di depan massa aksi

Ia juga menambahkan untuk memastikan dana yang dikelolah oleh untad sebagai BLU itu sesuai dengan aspirasi mahasiswa perlu di lakukan ketelitian dana anggaran. “Untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh semuanya, sehingga perlu dilakukan ketelitian dana anggaran, pengadaan fasilitas kampus maupun pembangunan gedung sebelum disetujui oleh Dewas,”tambahnya.

Reporter : MM SL.