7 Lembaga di FKIP UNTAD Terancam Dibekukan?

Foto by: Rika,SL/"Foto bersama setelah Rapat Kelembagaan FKIP UNTAD"

SilolangiNews-Palu. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako (UNTAD) menggelar pertemuan rapat kelembagaan pada Minggu, 26 Januari 2025, di ruang FKIP 49 Program Studi PGPAUD. Acara ini berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.00 dan dihadiri oleh Ketua umum dan Wakil DPM FKIP UNTAD, serta beberapa perwakilan lembaga dan organisasi di lingkungan FKIP UNTAD. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, membahas permasalahan kelembagaan, dan mendiskusikan delegasi pengurus DPM FKIP UNTAD periode 2025.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Umum DPM FKIP UNTAD 2025, Arief Rahman, yang diikuti oleh sambutan Wakil Ketua DPM, Nurul Azizah. Setelah itu, pembacaan topik-topik diskusi yang akan dibahas dimulai dengan pembahasan mengenai Surat Keputusan Rektor terkait hasil Mubes dan usulan pengurus lembaga periode 2025.

Arief Rahman, selaku Ketua Umum DPM FKIP UNTAD, menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadap Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan Mubes, Kogres, dan pengiriman usulan pengurus lembaga periode 2025. Terdapat kendala yang menghambat proses tersebut, namun pihak Wakil Dekan memberikan kebijakan untuk tetap mengirimkan usulan pengurus meskipun terlambat, dengan syarat harus ada surat pengantar dari fakultas yang harus diserahkan paling lambat pada Kamis, 30 Januari 2025.

"Hanya tiga yang diberi surat pengantar, yang pertama DPM, kedua HIMABIKON, dan yang terakhir HIMASKI. Tiga lembaga ini harus mengirim usulan pengurus baru ke fakultas paling lambat hari kamis” Kata Arief Rahman dalam penyampaiannya.

Dalam diskusi ini, Arief Rahman juga menginformasikan bahwa terdapat tujuh lembaga yang hingga saat ini belum mengirimkan usulan pengurus lembaga, dan mereka terancam tidak legal serta dibekukan. Ketujuh lembaga tersebut adalah:

1. BEM

2. DPM

3. HMJ IP

4. UKPM

5. HIMABIKON

6. HIMASKI

7. HIMAGI

Sebagai solusi, dihasilkan kesepakatan untuk melakukan audiensi kembali dengan Wakil Dekan untuk meminta perpanjangan waktu, mengingat proses pemilihan BEM memerlukan waktu lebih lama, khususnya untuk menyelenggarakan Pemira yang membutuhkan waktu minimal dua minggu. Selain itu, SK DPM yang belum ada juga menjadi kendala yang perlu segera diselesaikan.

Topik kedua yang dibahas adalah mengenai delegasi tiap lembaga ke DPM FKIP UNTAD periode 2025. Tujuh syarat delegasi yang disepakati bersama adalah:

1. Merupakan mahasiswa aktif dibuktikan dengan foto copy slip pembayaran dan KRS berjalan.

2. Jika belum melakukan pembayaran UKT dan melakukan kontrak KRS dikarenakan lini masa yang belum berakhir maka

a) Mengisi surat pernyataan (menjadi mahasiswa aktif)

b) Apabila bagian a telah dilakukan namun sewaktu-waktu diketahui tidak diindahkan Maka akan diberhentikan atau dikeluarkan dari kepengurusan DPM FKIP UNTAD

3. Kepengurusan periode saat ini (periode 2025) dan atau demisioner periode sebelumanya (periode 2024).

4. Jika yang didelegasikan merupakan kepengurusan saat ini (periode 2025) maka:

a) Maksimal angkatan 2021 dan minimal angkatan 2023.

b) Bukan merupakan pengurus inti dan ketua koordinator bidang divisi atau sejenisnya, baik di lembaga internal maupun eksternal

5. Pengurus yang didelegasikan harus:

a) Memenuhi poin 1 dan 2

b) Memenuhi poin 3 dan 4. Dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) pengurus periode saat ini atau sebelumnya.

c) Dapat bertanggungjawab dan profesional hingga kepengurusan selesai

6. Apabila pengurus yang di delegasikan tidak dapat bertanggung jawab dan profesional terhadap kewajiban sebagai pengurus DPM FKIP UNTAD Periode 2025 maka akan diberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) sebagai berikut

a) Apabila pengurus DPM FKIP UNTAD melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan diberikan surat peringatan pertama

b) Apabila bagian a tidak dundahkan maka akan diberikan surat peringatan kedua.

c) Apabila bagian a dan b tidak diindahkan maka akan dipecat dengan tidak hormat dari kepengurusan serta pengembalian atribut DPM FKIP UNTAD.

7. Bersedia mengisi surat pernyataan yang bermaterai 10.000 untuk menjadi pengurus DPM FKIP UNTAD Periode 2025.

Topik terakhir yang dibahas adalah mengenai mekanisme audiensi ke Wakil Dekan untuk meminta perpanjangan waktu terkait pengiriman usulan pengurus lembaga. Audiensi ini akan dilakukan pada hari Kamis, 30 Januari 2025, dengan harapan ada kebijakan lebih lanjut yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dengan berlangsungnya pertemuan ini, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan memastikan kelancaran proses kelembagaan di FKIP UNTAD.

Penulis: Rika/SL

Editor: Sulfia/SL