Ketua DPM yang Baru Sebut Lembaga FKIP Perlu Perbaikan

Foto by: Rika,SL/"Ketum dan wakil DPM FKIP UNTAD 2025"

SilolangiNews-Palu. Bertempat di ruang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 49 Program studi PGPAUD Universitas Tadulako (UNTAD), Arief Rahman, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKIP UNTAD Periode 2025, memberikan terkait visi dan misi kepemimpinannya serta beberapa permasalahan yang saat ini sedang terjadi di FKIP UNTAD. Wawancara ini dilakukan pada Kamis, 26 Januari 2025.

Arief Rahman mengungkapkan bahwa ia maju sebagai Ketua DPM karena sebuah keresahan yang telah ia rasakan sejak menjadi mahasiswa baru (MABA) hingga menjabat sebagai Ketua Himpunan IKAMABASRA periode sebelumnya. Ia mengaku bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki di lembaga-lembaga FKIP, khususnya BEM dan DPM misalnya kerja samanya perlu di eratkan lagi. Dengan bermodal wawasan, pengetahuan dan pengalamannya sebagai acuan untuk terciptanya perubahan di FKIP UNTAD menjadi lebih baik dengan melakukan kolaborasi serta menjalankan visi misinya.

"Demikian wawasan, pengetahuan, serta pengalaman saya saat menjadi MABA hingga ketua IKAMABASRA sebelumnya yang menjadi bekal saya untuk terciptanya perubahan guna menjadikan FKIP UNTAD lebih baik. Sebagai acuan untuk menjadikan FKIP UNTAD lebih baik, tertuang dalam visi dan misi kami serta terdapat tugas dan fungsi DPM FKIP sebagai lembaga legislatif yakni Pengawasan, Legislasi, dan, aspirasi. Kami percaya, dengan adanya kolaborasi antar lembaga, FKIP UNTAD akan lebih baik ke depannya"Ucap arief Rahman selaku Ketua Umum DPM 2025

"Saya melihat banyak hal yang perlu diperbaiki di lembaga-lembaga FKIP, terutama di DPM. DPM adalah lembaga legislatif yang melahirkan kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang bisa membuat lembaga-lembaga di FKIP berbenah sehingga lebih baik lagi," tambahnya

Ketika ditanya mengenai pesan untuk masyarakat FKIP, Arief mengingatkan bahwa sebagai lembaga legislatif, DPM memiliki tiga tugas dan fungsi Utama yaitu pengawasan, legislasi, dan aspirasi atau advokasi.

"Pertama, Fungsi pengawasan adalah mengawasi pelaksanaan peraturan lembaga kemahasiswaan dan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena belakangan ini atau kepengurusan sebelumnya BEM FKIP UNTAD sebagai lembaga tertinggi malah semakin turun marwahnya dan terdapat juga beberapa permasalahan yang ada pada lembaga kemahasiswaan yang mesti dibenahi dan diselesaikan. Kedua, Fungsi legislasi adalah membentuk Undang-undang Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dengan adanya fungsi legislasi DPM FKIP UNTAD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap peraturan lembaga kemahasiswaan dan program kerja. Ketiga, Fungsi aspirasi adalah menampung aspirasi Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dengan banyaknya permasalahan yang ada di FKIP yang melahirkan aspirasi bagi seluruh mahasiswa di FKIP maka DPM FKIP UNTAD hadir sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi."jelas arief

Ia mengajak seluruh civitas akademika FKIP untuk tidak ragu melaporkan masalah, baik itu masalah akademik, lembaga, birokrasi, atau lainnya.

"Jika ada masalah yang dihadapi, kami siap mengadvokasikan ke pihak yang terkait. Dan tanpa adanya kolaborasi antar lembaga, kami merasa kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut," ujarnya.

Arief menegaskan bahwa DPM FKIP akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga di lingkungan FKIP guna menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap masalah yang ada.

Terkait pelaksanaan Pemilihan Raya (PEMIRA) FKIP UNTAD, Arief menjelaskan bahwa DPM FKIP UNTAD telah merencanakan untuk menggelar PEMIRA pada pertengahan bulan Februari 2025. Namun, tanggal pastinya masih belum ditentukan karena beberapa kendala, salah satunya adalah masalah Surat Keputusan (SK) yang masih menjadi polemik di FKIP.

"PEMIRA kami rencanakan di pertengahan Februari. Namun, tanggal pastinya masih menunggu penyelesaian beberapa hal, termasuk LPJ BEM yang diterima secara bersyarat dan telah disepakati pada Kongres Kelembagaan 2024 dan harus selesai pada 21-22 Februari 2025," jelas Arief. Meski demikian, ia memastikan bahwa walaupun ada tantangan, DPM FKIP tetap berupaya agar seluruh proses bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu."

Arief menyampaikan, upaya DPM FKIP dalam menangani permasalahan terkait 7 Lembaga FKIP UNTAD yang terancam dibekukan karena keterlambatan pengurus sebelumnya dalam melaksanakan mubes dan kongres kelembagaan hingga batas waktu yang telah disepakati atau ditentukan berdasarkan surat keputusan rektor hingga tanggal 31 Desember 2024 sehingga mengakibatkan beberapa lembaga yang belum menyelesaikan mubes hingga yang telah terpilih Ketua dan Wakil Ketua terancam dibekukan sehingga Surat Keputusan (SK) usulan kepengurusan baru tidak diterima atau ditolak oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP UNTAD karena kedisiplinan serta ketaatan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 4260/UN28/DT.01.02/2024, tanggal 4 November 2024.

"Perihal Penyampaian Hasil Mubes dan Usulan Pengurus Lembaga Periode 2025. Kami melakukan upaya yakni bertemu serta berdiskusi bersama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP UNTAD serta telah mengirim surat audiensi kepada Rektor UNTAD namun kami hanya dipertemukan dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk melakukan audiensi. 2 hari Selepas audiensi tersebut, kami bertemu lagi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP UNTAD hingga menemukan hasil yakni, hanya 3 lembaga yang diberikan surat pengantar dan Surat Keputusan (SK) usulan pengurus baru yakni DPM, HIMABIKON, HIMASKI dan 4 lembaga lainnya seperti BEM, HIMAGI, UKPM, dan HMJ Ilmu Pendidikan terancam dibekukan dikarenakan keterlambatan dalam menyelesaikan kongres dan melakukan PEMIRA BEM serta lembaga lainnya belum menyelesaikan mubes."tuturnya

Penulis: Rika/SL