Tolak Kebijakan Ngawur: Aliansi Masyarakat Sulteng Menggugat

Foto by: Frisya,SL/"Korlap Membacakan Tuntutan Demo"

SiloLangiNews-Palu. 21 Februari 2025, Aksi demonstrasi berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, diorganisir oleh Aliansi Masyarakat Sulteng Menggugat. Demonstrasi ini bertujuan untuk menolak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Prabowo Gibran.

Sebelum aksi ini dilaksanakan, aliansi tersebut telah mengadakan tiga konsolidasi pada tanggal 18, 19, dan 20 Februari. Aliansi ini terdiri dari mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Palu, termasuk Universitas Tadulako, Universitas Islam Negeri Datokarama, Universitas Al-Khairat, Universitas Muhammadiyah, serta lembaga non-kampus seperti Walhi dan Rasera Project.

Dalam demonstrasi ini, aliansi menyampaikan delapan tuntutan dengan isu sentral "Menolak Kebijakan Ngawur Prabowo". Mereka mendesak Ketua DPR Provinsi untuk menolak kebijakan tersebut dan meminta DPR Provinsi untuk merilis surat berita acara resmi dari Sekretariat DPR Provinsi yang menyatakan bahwa tuntutan masa aksi akan diteruskan melalui jalur administrasi.

Meskipun aksi sempat ricuh di tengah jalan, situasi berhasil ditenangkan oleh aparat kepolisian yang menjaga gedung DPRD. Pada saat terjadi ketegangan, kedua pihak sepakat untuk melakukan aksi damai. Kesepakatan itu meliputi pernyataan DPR Provinsi bahwa tuntutan akan diteruskan melalui administrasi.

Foto by: Frisya,SL/"Hadirnya Mahfud Masuara, S.H. dan rekannya mendengarkan tuntutan"

Dua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, S.H., dan Muhammad Safri, S.Pd.I., M.Si., hadir untuk mendengarkan langsung tuntutan para demonstran. Mereka mengambil langkah untuk menandatangani surat tuntutan sebagai perwakilan dan berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, serta memastikan bahwa aspirasi para demonstran sampai ke Presiden Republik Indonesia.

Foto by: Frisya,SL/"Suasana Aksi Ricuh Setelah Ditenangkan"

Tuntutan dengan delapan isu turunan dibacakan oleh mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan (korlap) dalam aksi tersebut. Semua tuntutan diterima dan ditandatangani oleh anggota DPRD saat itu juga. Adapun isi dari tuntutan-tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
2. Menolak Program MBG
3. Menolak Revisi Undang-Undang Minerba
4. Menolak Revisi Tata Tertib DPR RI
5. Evaluasi Pertambangan dan Tata Ruang di Sulteng
6. Menolak Dwifungsi ABRI
7. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
8. Mendorong dunia pendidikan dan kesehatan sebagai program utama

Dengan ditandatanganinya surat tersebut, Aliansi Masyarakat Sulteng Menggugat kembali dengan rasa kemenangan sementara, berharap tuntutan mereka didengar dan direspons secara serius oleh pihak berwenang.

Penulis: Sulfia, SL